Sabtu, 10 April 2010

Darurat Korupsi

Presiden harus menyatakan negara dalam keadaan darurat korupsi." Demikian pernyataan Ismet Hasan Putro (Ketua Masyarakat Profesional Madani) dalam kesempatan talk show bertajuk "Mimpi Memberantas Korupsi" di Jakarta yang disiarkan langsung Tri Jaya FM Sabtu, 11 April 2010. Acara rutin mingguan itu menghadirkan empat pembicara, tiga lainnya yaitu Deni Indrayana, Tamrin Ahmad Tomagola dan Martin Hutabarat. Dalam kesempatan itu Ismed tampak paling emosiaonal. 

Korupsi yang telah begitu kuat mencengkeram negeri ini memang begitu memiriskan. Keadaannya begitu sulit untuk diatasi. Seluruh elemen bangsa hampir seluruhnya bisa dikatakan terlibat dalam praktek kejahatan ini dalam berbagai macam motifnya. Sementara pemerintah dan orang-orang yang bertanggungjawab atas perbaikan negeri ini lebih senang berputar-putar pada sistem dan pembentukan lembaga-lembaga. Padahal telah ada contoh yang dapat diterapkan yang diharapkan efektif. Ismet mencontohkan Cina dengan hukuman matinya.

Tamrin A. Tomagola dalam kesempatan itu menolak hukuman mati seperti yang dipraktekan di Cina. Menurutnya tak ada yang berhak mencabut nyawa manusia selain Tuhan. Dia mengusulkan kalaupun ditetapkan hukuman mati, hukuman matinya berupa mematikan hak ekonomi, politik dan budayanya. Untuk menimbulkan efek jera seorang koruptor dapat dimiskinkan tujuh turunan. Sesuatu yang sepertinya membuat Ismet gelisah karena itu berarti penanganan korupsi terus berputar-putar pada diskusi. Padahal waktu yang telah dihabiskan untuk itu telah banyak, sedangkan negara kondisinya terus terpuruk.

Sudah ada komisi, ada satgas dibentuk tapi tak jelas efektifitasnya, hanya menghabiskan anggaran karena kerja mereka tak mampu mengembalikan uang yang telah raib diangkut para koruptor meski telah memejahijaukan banyak koruptor. Maka pernyataan bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi menjadi penting. Beberapa tokoh nasional diantaranya Syafii Maarif telah menyatakan itu, tapi jika presiden yang menyatakan dampaknya akan lebih terasa. Bahkan di tingkat internasional. Dan di sinilah kesungguhan presiden SBY dalam pemberantasan korupsi dipertaruhkan.

Korupsi yang telah nyata menghancurkan negeri ini jelas tak mungkin lagi ditolerir. Dan saat sekarang ini merupakan momentum yang bisa dianggap tepat ketika kasus-kasus besar banyak terungkap. Jaringan mafia pajak yang sekarang sedang panas-panasnya jadi berita bisa dijadikan presiden untuk membakar semangat perang bersama melawan korupsi. Tentu tidak mudah dan pasti butuh waktu panjang, namun dengan perlawanan sungguh-sungguh yang ditunjukan langsung oleh pemimpin negara yang posisinya sangat kuat di mata rakyat, gairah yang ditimbulkan akan lebih positif. Tapi akhirnya kembali lagi kepada SBY, berkomitmen dan sungguh-sungguhkah beliau dalam pemberantasan korupsi. Kita tunggu untuk beberapa saat dan kita harus tetap optimis.

Tidak ada komentar: