Nomor Urut Capres, Kenapa Diundi?

Penetapan nomor urut capres-cawapres oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), sebagaimana kita tahu telah berlangsung dengan cara diundi. Disiarkan langsung beberapa stasiun televisi, caranya adalah dengan masing-masing capres mengambil sebuah benda panjang bulat yang tertutup rapat, yang di dalamnya ada selembar kertas bertuliskan angka satu dan angka dua. Dengan modal ketidaktahuan, masing-masing capres pasrah saja mengambilnya, dan pada akhirnya mereka harus menerima apapun yang terjadi. Hasilnya sudah diketahui bersama, Prabowo-Hatta nomor urut satu dan Jokowi-JK dapat nomor urut dua.

Bukan saya yang menyebut peristiwa itu sebagai undian, tapi secara resmi memang dikatakan bahwa itu acara undian. Dan sudah sama kita tahu, undian itu sama saja dengan untung-untungan. Apa itu untung-untungan? Orang yang bekerja keras dengan orang yang santai memiliki kemungkinan yang sama dalam mendapat hasil. Orang yang berhak bisa saja menderita kecewa karena yang mendapat orang lain yang tidak punya kepantasan untuk memiliki.

Kenapa tidak dari awal ditetapkan, misalnya untuk menguji kesungguhan atau kemampuannya bermain strategi, KPU memberi batas waktu tertentu pada masing-masing pasangan untuk datang mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu dan siapa yang mendaftar pertama mendapat nomor urut satu. Hal ini jelas nilai positifnya, orang-orang bisa menyaksikan bagaimana masing-masing peserta pemilu dengan sadar berusaha mendapatkan nomor yang diinginkan. Yang ingin nomor urut satu bisa saja subuh-subuh sudah nongkrong di depan gerbang kantor KPU, yang ingin nomor terakhir bisa datang sore hari menjelang tutup jam kerja. Bisa diketahui banyak orang peristiwanya dan jadi bahan pertimbangan pula bagi para penentu (di sini penentunya para pencoblos), kan ketahuan calon presiden mana yang biasa sholat subuh dan yang senang santai.

Tapi memang budaya untung-untungan sudah sepertinya memang khas milik kita. Sudah jalas asas yang kita anut musyawarah dan mufakat, ternyata model voting yang berjalan. Berdebat demi memperjelas untung rugi, karena ingin gampang dalam menuntaskan masalah pada akhirnya diadakan pemungutan suara. Dan semua itu tidak pernah dianggap sebagai aib, apalagi tak ada ulama yang memfatwakan praktek itu haram, padahal jelas lebih banyak jeleknya dibanding untungnya dan ada sesuatu yang lebih baik yang layak dicoba atau diperjuangkan.

Dan tentu saja pemilihan presiden yang akan kita lakukan nanti, atau yang sudah-sudah pun merupakan praktek yang sama, maka tak aneh kalau kita lebih sering kecewa lalu menyalahkan diri sendiri dengan naif. Demi demokrasi? Saya kira tidak kalaupun alasannya adalah demokrasi itu sendiri.

Dalam hal ini saya tidak menyalahkan rakyat banyak, apalagi harus menyalahkan diri sendiri karena ikut memberikan suara. Sejak awal ikut pemilu saya sudah pakai akal dalam memilih, saya tak pernah sekedar ikut arus, dan ketika dihadapkan pada ketidakjalasan yang kemudian saya merasa ada judi atau untung-untungan di sana maka saya memutuskan tidak terlibat. Saya pada beberapa pemilu golput, karena saya tak bisa memaksakan diri melangkah dalam gelap sementara saya punya keyakinan diam lebih baik.

Sampai di sini kita tak bisa terus-terusan menghalalkan judi ini. Berat memang untuk berdaya dan memperjuangkan cara tebaik dalam berjuang membentuk hidup yang kita inginkan bersama. Orang-orang di dunia sana boleh pakai cara apapun, kita mestinya punya cara sendiri yang pas sesuai akal (sehat) kita. Saya melihat model Orde Baru lebih baik dari cara sekarang, tentu butuh perbaikan-perbaikan di sana. Untuk pemilu saat ini, orang pandai saat berada di bilik suara akan tidak berbeda dengan orang yang paling bodoh sekalipun, keduanya dengan keyakinan yang dimiliki tak bisa berbuat banyak dalam berikhtiar.

Gambar: tempo.co